NASIONAL
Wapres Gibran Rakabuming Buka Suara Prihal Isu Pengunduran Diri dari Wapres
Ringkasan Berita
Jakarta, mading.online - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara menanggapi kabar dirinya berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Gibran tidak secara tegas membenarkan maupun membantah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai niat pengunduran dirinya.
Jakarta, mading.online - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara menanggapi kabar dirinya berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Gibran tidak secara tegas membenarkan maupun membantah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai niat pengunduran dirinya.
Gibran justru menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh kritik, apresiasi, dan saran masyarakat di tengah dinamika politik yang berkembang, terutama menyangkut polemik dokumen ijazah yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
"Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah sebelumnya Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dirinya sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prasetyo, hal itu disampaikan Gibran dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo saat konferensi pers.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik yang menyeret nama Gibran semakin menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah. Persoalan ini juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari rangkaian polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam UU MD3. Salah satu ruang lingkupnya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Meski demikian, hingga pernyataan tersebut disampaikan, Gibran belum memberikan jawaban secara eksplisit mengenai apakah dirinya benar-benar akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ia hanya menegaskan sikap menghormati aspirasi masyarakat dan berharap dinamika politik yang berkembang tidak berlarut-larut menjadi polemik berkepanjangan.
Gibran justru menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh kritik, apresiasi, dan saran masyarakat di tengah dinamika politik yang berkembang, terutama menyangkut polemik dokumen ijazah yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
"Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah sebelumnya Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dirinya sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prasetyo, hal itu disampaikan Gibran dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo saat konferensi pers.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran.
Selain itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik yang menyeret nama Gibran semakin menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah. Persoalan ini juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari rangkaian polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam UU MD3. Salah satu ruang lingkupnya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Meski demikian, hingga pernyataan tersebut disampaikan, Gibran belum memberikan jawaban secara eksplisit mengenai apakah dirinya benar-benar akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ia hanya menegaskan sikap menghormati aspirasi masyarakat dan berharap dinamika politik yang berkembang tidak berlarut-larut menjadi polemik berkepanjangan.