NASIONAL
Jargon "Polisi Bersama Masyarakat", Kapolri : Bukan Pengganti Presisi
Ringkasan Berita
Jakarta, mading.online - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah Pejabat Kementerian/Lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis Siang (01/10/2026). Jenderal Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kini dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Jakarta, mading.online - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah Pejabat Kementerian/Lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis Siang (01/10/2026). Jenderal Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kini dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dalam pelantikan yang sama, Prabowo juga melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi selanjutnya dipercaya menjabat Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Suyudi menyampaikan Jargon “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya. Ia menegaskan jargon tersebut bukan sekadar jargon, melainkan menjadi orientasi dalam kebijakan dan pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar jargon yang bukan pengganti grand strategi, renstra, promoter, presisi, atau polmas, dia adalah doktrin kepemimpinan yang menyatukan seluruh kebijakan kepada satu orientasi masyarakat,” kata Suyudi saat fit and proper test.
Suyudi juga menegaskan pergantian Kapolri tidak boleh selalu dimaknai sebagai memulai seluruh program dari nol. Menurut dia, institusi harus lebih besar daripada figur pimpinannya. Karena itu, kebijakan, sistem, dan program terdahulu yang terbukti baik dan bermanfaat akan dilanjutkan.
“Saya perkuat dan institusionalisasikan, yang belum optimal akan saya sempurnakan, yang tumpang tindih akan saya sederhanakan, dan yang menyimpang dari hukum, etika, serta kepentingan masyarakat akan saya koreksi dengan tegas,” ujarnya.
Dalam agenda transformasi yang dipaparkan saat uji kelayakan, Suyudi juga menyatakan akan mempertahankan sejumlah semangat dari program sebelumnya. Di antaranya profesionalisme, modernisasi pelayanan publik, quick wins, dan manajemen perubahan.
Sementara dari konsep Presisi, ia menyatakan akan melanjutkan pendekatan prediktif, transparansi berkeadilan, digitalisasi pelayanan ETLE, Call Center 110, pengaduan masyarakat (Dumas), serta restorative justice sesuai ketentuan hukum.
Dia juga menyatakan akan terus menanamkan spirit Jendral Hoegeng dalam memimpin institusi polri.
" Spirit Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Nilainya harus menjadi sistem," Katanya.
"Bagi saya jabatan Kapolri bukanlah puncak karir, jabatan Kapolri adalah puncak tanggungjawab," Pungkas Jendral Suyudi
Sebelum ditunjuk sebagai Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara Wahyu sebelumnya merupakan Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Kapolri.
Sebelumnya, Rapat Paripurna pengambilan keputusan Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Persetujuan Komjen Suyudi Ario Seto Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri.
"Komisi III DPR RI telah secara aklamasi, menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Ario Seto untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," kata Habiburokhman Ketua Komisi III DPR.
Setelah itu, Puan mengambil alih rapat paripurna. Dia menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir, apakah fit and proper test yang dilakukan Komisi III dapat disetujui.
"Kami meminta persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?" kata Puan.
"Setuju," ujar anggota Dewan.
Dalam pelantikan yang sama, Prabowo juga melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi selanjutnya dipercaya menjabat Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Suyudi menyampaikan Jargon “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya. Ia menegaskan jargon tersebut bukan sekadar jargon, melainkan menjadi orientasi dalam kebijakan dan pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar jargon yang bukan pengganti grand strategi, renstra, promoter, presisi, atau polmas, dia adalah doktrin kepemimpinan yang menyatukan seluruh kebijakan kepada satu orientasi masyarakat,” kata Suyudi saat fit and proper test.
Suyudi juga menegaskan pergantian Kapolri tidak boleh selalu dimaknai sebagai memulai seluruh program dari nol. Menurut dia, institusi harus lebih besar daripada figur pimpinannya. Karena itu, kebijakan, sistem, dan program terdahulu yang terbukti baik dan bermanfaat akan dilanjutkan.
“Saya perkuat dan institusionalisasikan, yang belum optimal akan saya sempurnakan, yang tumpang tindih akan saya sederhanakan, dan yang menyimpang dari hukum, etika, serta kepentingan masyarakat akan saya koreksi dengan tegas,” ujarnya.
Dalam agenda transformasi yang dipaparkan saat uji kelayakan, Suyudi juga menyatakan akan mempertahankan sejumlah semangat dari program sebelumnya. Di antaranya profesionalisme, modernisasi pelayanan publik, quick wins, dan manajemen perubahan.
Sementara dari konsep Presisi, ia menyatakan akan melanjutkan pendekatan prediktif, transparansi berkeadilan, digitalisasi pelayanan ETLE, Call Center 110, pengaduan masyarakat (Dumas), serta restorative justice sesuai ketentuan hukum.
Dia juga menyatakan akan terus menanamkan spirit Jendral Hoegeng dalam memimpin institusi polri.
" Spirit Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Nilainya harus menjadi sistem," Katanya.
"Bagi saya jabatan Kapolri bukanlah puncak karir, jabatan Kapolri adalah puncak tanggungjawab," Pungkas Jendral Suyudi
Sebelum ditunjuk sebagai Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara Wahyu sebelumnya merupakan Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Kapolri.
Sebelumnya, Rapat Paripurna pengambilan keputusan Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Persetujuan Komjen Suyudi Ario Seto Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri.
"Komisi III DPR RI telah secara aklamasi, menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudi Ario Seto untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," kata Habiburokhman Ketua Komisi III DPR.
Setelah itu, Puan mengambil alih rapat paripurna. Dia menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir, apakah fit and proper test yang dilakukan Komisi III dapat disetujui.
"Kami meminta persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?" kata Puan.
"Setuju," ujar anggota Dewan.