HUMANIORA
Kecam Penggeledahan di Ponpes Putri, GP Ansor : Aparat Tidak Boleh Sewenang-wenang
Ringkasan Berita
Sukoharjo, mading.online - Penggeledahan pondok pesantren khusus putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menuai kritik dari Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah. Organisasi tersebut menilai tindakan aparat kepolisian dalam penggeledahan yang berkaitan dengan kasus pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah itu perlu dievaluasi karena dinilai tidak profesional dan tidak proporsional.
.jpeg)
Sukoharjo, mading.online - Penggeledahan pondok pesantren khusus putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menuai kritik dari Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah. Organisasi tersebut menilai tindakan aparat kepolisian dalam penggeledahan yang berkaitan dengan kasus pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah itu perlu dievaluasi karena dinilai tidak profesional dan tidak proporsional.
Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, H. Mohamad Shidqon Prabowo, menyoroti langkah aparat yang melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan khusus perempuan, sementara sebagian besar penghuni pesantren merupakan santriwati di bawah umur. Menurutnya, proses penegakan hukum semestinya mengedepankan pendekatan humanis, terlebih apabila tindakan tersebut menyangkut lingkungan pendidikan dan kelompok rentan.
“Kami mengecam dan menyayangkan tindakan arogan aparat kepolisian di pondok pesantren yang dihuni para santriwati. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, terukur, dan proporsional. Aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan situasi serta kondisi lingkungan yang menjadi sasaran tindakan,” kata Shidqon, dikutip lingkarco, Selasa (03/11/2026).
Shidqon menilai pengembangan penyelidikan melalui penggeledahan di lingkungan pesantren seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas. Terlebih, menurutnya, dalam penggeledahan tersebut disebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak kriminal sebagaimana perkara yang sedang disidik.
“Mestinya aparat bisa menggunakan cara-cara yang lebih humanis, bukan melalui cara yang menurut kami kurang tepat. Terlebih tidak ditemukan adanya barang bukti terkait tindakan kriminal sebagaimana kasus yang tengah disidik,” katanya.
Di sisi lain, GP Ansor Jawa Tengah juga menyoroti respons kepolisian terhadap potensi tindakan kekerasan yang berujung pada pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol.
Menurut Shidqon, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kecepatan dan ketanggapan dalam merespons setiap aduan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi konflik maupun tindak kriminal berkembang menjadi aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.
“Ke depan, kami meminta aparat bisa lebih responsif mengantisipasi adanya potensi tindakan kriminal. Aduan sekecil apa pun dari masyarakat harusnya ditanggapi dengan cepat dan dicarikan solusinya. Sehingga tidak sampai ada tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Shidqon mengimbau seluruh kader GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di berbagai daerah di Jawa Tengah agar aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PW GP Ansor serta Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing sekaligus menjaga keamanan serta kondusivitas masyarakat.
“Kita mendukung penuh kegiatan amar makruf nahi munkar di Jawa Tengah. Namun harus menggunakan cara yang tepat demi kemaslahatan bersama,” pungkasnya.
Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, H. Mohamad Shidqon Prabowo, menyoroti langkah aparat yang melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan khusus perempuan, sementara sebagian besar penghuni pesantren merupakan santriwati di bawah umur. Menurutnya, proses penegakan hukum semestinya mengedepankan pendekatan humanis, terlebih apabila tindakan tersebut menyangkut lingkungan pendidikan dan kelompok rentan.
“Kami mengecam dan menyayangkan tindakan arogan aparat kepolisian di pondok pesantren yang dihuni para santriwati. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, terukur, dan proporsional. Aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan situasi serta kondisi lingkungan yang menjadi sasaran tindakan,” kata Shidqon, dikutip lingkarco, Selasa (03/11/2026).
Shidqon menilai pengembangan penyelidikan melalui penggeledahan di lingkungan pesantren seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas. Terlebih, menurutnya, dalam penggeledahan tersebut disebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak kriminal sebagaimana perkara yang sedang disidik.
“Mestinya aparat bisa menggunakan cara-cara yang lebih humanis, bukan melalui cara yang menurut kami kurang tepat. Terlebih tidak ditemukan adanya barang bukti terkait tindakan kriminal sebagaimana kasus yang tengah disidik,” katanya.
Di sisi lain, GP Ansor Jawa Tengah juga menyoroti respons kepolisian terhadap potensi tindakan kekerasan yang berujung pada pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol.
Menurut Shidqon, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kecepatan dan ketanggapan dalam merespons setiap aduan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi konflik maupun tindak kriminal berkembang menjadi aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.
“Ke depan, kami meminta aparat bisa lebih responsif mengantisipasi adanya potensi tindakan kriminal. Aduan sekecil apa pun dari masyarakat harusnya ditanggapi dengan cepat dan dicarikan solusinya. Sehingga tidak sampai ada tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Shidqon mengimbau seluruh kader GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di berbagai daerah di Jawa Tengah agar aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PW GP Ansor serta Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Tengah.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing sekaligus menjaga keamanan serta kondusivitas masyarakat.
“Kita mendukung penuh kegiatan amar makruf nahi munkar di Jawa Tengah. Namun harus menggunakan cara yang tepat demi kemaslahatan bersama,” pungkasnya.
.jpeg)
.jpeg)